Pemerintah Aceh Timur bergerak cepat menyiapkan hunian sementara korban banjir, menargetkan penyelesaian sepuluh hari dengan strategi khusus terukur.
Bencana banjir menyisakan duka mendalam bagi ribuan warga Aceh Timur. Namun, di tengah keterbatasan, semangat gotong royong dan kecepatan bertindak menjadi kunci. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, kini berpacu dengan waktu untuk menyediakan hunian sementara (Huntara) bagi para korban.
Berikut ini Aceh Indonesia akan mengupas tuntas upaya luar biasa ini, dari peletakan batu pertama hingga tantangan dan harapan di balik pembangunan Huntara yang dikebut demi menyambut bulan Ramadhan.
Pembangunan Huntara Dikebut Jelang Ramadhan
Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, secara simbolis melakukan peletakan batu pertama pembangunan hunian sementara (Huntara) di Kecamatan Idi Rayeuk. Langkah ini menandai dimulainya proyek vital untuk menyediakan tempat tinggal layak bagi korban banjir. Momentum pembangunan ini menjadi sangat krusial, mengingat bulan suci Ramadhan sudah di depan mata.
Pembangunan Huntara di Idi Rayeuk akan mencakup 24 unit hunian, yang diperuntukkan bagi warga terdampak banjir yang selama ini mengungsi di belakang Kantor Camat Idi Rayeuk. Al-Farlaky menegaskan bahwa percepatan pembangunan ini didasari keinginan kuat agar masyarakat korban banjir dapat menjalani Ramadhan dengan layak.
“Hari Meugang dan bulan puasa merupakan momentum sakral bagi masyarakat Aceh. Kita ingin memastikan masyarakat korban banjir dapat melalui masa tersebut dengan tempat tinggal yang layak. Itu sebabnya pembangunan Huntara ini kita percepat,” ujar Al-Farlaky pada Jumat (9/1/2026).
Tantangan Lahan Dan Dukungan Pusat
Al-Farlaky mengakui adanya beberapa kendala signifikan di lapangan, terutama terkait ketersediaan dan status lahan untuk pembangunan Huntara. Beberapa lokasi strategis memerlukan penggunaan lahan milik pemerintah pusat, seperti PT KAI, maupun lahan milik swasta. Hal ini tentu memerlukan koordinasi dan persetujuan dari berbagai pihak.
“Untuk itu, kami berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat terkait pembebasan dan pemanfaatan lahan, sehingga ke depan tidak menimbulkan persoalan hukum,” jelasnya. Dukungan ini sangat penting untuk kelancaran proyek dan menghindari masalah hukum di kemudian hari.
Rencana pembangunan Huntara tidak hanya terbatas di Idi Rayeuk, melainkan juga akan menjangkau sejumlah kecamatan terdampak banjir lainnya. Kecamatan-kecamatan tersebut meliputi Simpang Jernih, Serba Jadi (Lokop), Peureulak, Julok, Simpang Ulim, Pante Bidari, Madat, serta beberapa unit di Kecamatan Banda Alam.
Baca Juga: Aceh Aman Pangan, Bulog Tambah Cadangan Beras 50 Ribu Ton
Target Fantastis, 10 Hari Selesai Dan Fasilitas Lengkap
Proses pembangunan Huntara ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 10 hari, dengan harapan selesai pada tanggal 15. Kecepatan ini dimungkinkan berkat dukungan dari anak usaha BUMN, khususnya PT Adhi Karya, dan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Warga akan dapat menempati Huntara setelah kesiapan lahan dinyatakan ‘clear’, memastikan tidak ada hambatan administratif atau hukum. Setiap unit Huntara akan dilengkapi dengan fasilitas dasar yang memadai untuk kenyamanan penghuni, seperti ranjang, kipas angin, dispenser, dan bahkan akses internet gratis.
“Target pembangunan Huntara ini sekitar 10 hari dan ditargetkan selesai pada tanggal 15. Huntara akan dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti ranjang, kipas angin, dispenser, serta akses internet gratis,” ujar Al-Farlaky, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membantu korban.
Sinergi BUMN Untuk Pemulihan Pasca-Bencana
Wakil Kepala Badan Pengatur BUMN Republik Indonesia, Teddy Barata, menegaskan komitmen BUMN dalam mendukung percepatan pembangunan Huntara. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, fokus utama adalah pemulihan pascabencana yang cepat dan efisien.
“Fokus kita saat ini adalah Huntara, dengan penekanan pada kecepatan, karena masih banyak daerah lain yang juga membutuhkan penanganan,” jelas Teddy. Skala musibah yang sangat besar ini memerlukan sinergi dari semua pihak, termasuk BUMN, untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan optimal.
Inisiatif ini merupakan bentuk perhatian serius pemerintah pusat terhadap Provinsi Aceh, terutama dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kerjasama antara pemerintah daerah, BUMN, dan BNPB menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan dan memastikan warga terdampak bisa bangkit kembali.
Jangan lewatkan update berita seputaran Aceh Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari aceh.tribunnews.com
- Gambar Kedua dari acehtimurkab.go.id
