Gubernur Mualem umumkan Aceh beralih dari status darurat bencana ke tahap pemulihan, Fokus kini pada rekonstruksi dan pemulihan warga.
Setelah menghadapi beberapa bencana, Aceh Indonesia kini memasuki tahap pemulihan. Gubernur Mualem resmi mengubah status darurat bencana menjadi pemulihan, menandai fokus pemerintah untuk memperbaiki kondisi warga dan infrastruktur terdampak.
Langkah ini diharapkan mempercepat proses rehabilitasi, distribusi bantuan, dan pemulihan kehidupan masyarakat di daerah yang terdampak. Keputusan tersebut juga menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola dampak bencana secara lebih sistematis dan terencana.
Aceh Resmi Masuki Tahap Pemulihan Bencana
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, resmi menetapkan peralihan status penanganan bencana dari darurat ke pemulihan. Peralihan ini berlaku selama tiga bulan, dimulai 29 Januari hingga 29 April 2026.
Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kaji cepat dari Tim BPBA dan Surat Mendagri Nomor 300.1.7/e.153/BAK tentang status transisi darurat ke pemulihan bencana. Penetapan tersebut diumumkan dalam rapat koordinasi Forkopimda Aceh yang dihadiri secara virtual oleh Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA.
Mualem menegaskan bahwa keputusan ini menandai fase baru dalam penanganan bencana hidrometeorologi, fokus pada pemulihan dan rehabilitasi wilayah terdampak, sekaligus memastikan keberlanjutan bantuan bagi masyarakat.
Prioritas Penanganan Selama Masa Transisi
Masa transisi pemulihan menekankan koordinasi lintas sektor untuk menjamin kelancaran pertolongan. Fokus utama adalah pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak serta perlindungan bagi kelompok rentan dan pengungsi.
Selain itu, pemerintah Aceh juga memastikan ketersediaan logistik berjalan lancar. Jalan Tol Sibanceh, khususnya seksi 1 ruas Padang Tiji–Seulimum, tetap difungsikan agar mobilitas alat berat dan armada pemulihan tidak terganggu.
Langkah ini diiringi kebijakan bebas barcode pengisian bahan bakar bersubsidi di SPBU. Tujuannya agar persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan optimal, tanpa hambatan distribusi bahan bakar dan logistik.
Baca Juga: Penangkapan Terbesar! Polisi Gagalkan Peredaran 100 Kg Sabu di Aceh Timur
Pemanfaatan Sumber Daya Dan Pendanaan
Mualem menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya secara efektif selama masa transisi. Semua Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan diminta bekerja sama memastikan setiap program pemulihan berjalan sesuai target.
Pendanaan kegiatan pemulihan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Hal ini dimaksudkan untuk mendukung kesiapan rehabilitasi, rekonstruksi, dan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak.
Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat dan BNPB menjadi prioritas agar alokasi dana tepat sasaran. Semua langkah ini bertujuan meminimalkan keterlambatan dalam proses pemulihan pascabencana.
Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana
Dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) dijadwalkan rampung pada awal Februari 2026. Dokumen ini kemudian akan diserahkan ke BNPB pada 3 Februari untuk persetujuan dan tindak lanjut.
Mualem berharap penyelesaian R3P tepat waktu agar proses rehabilitasi di lapangan bisa berjalan cepat. Fokusnya tidak hanya pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga pada pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat terdampak.
Dengan status baru ini, Aceh memasuki fase strategis yang menekankan pemulihan menyeluruh. Pemerintah daerah terus memantau pelaksanaan program agar masyarakat dapat kembali beraktivitas normal secepat mungkin.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari news.detik.com
- Gambar Kedua dari regional.kompas.com
