Aceh Hari Ini: Gelombang 2,5 Meter, Nelayan Diminta Waspada

Bagikan

BMKG peringatkan gelombang tinggi 2,5 meter di perairan Aceh hari ini. Nelayan dan warga pesisir diminta tetap waspada.

Aceh Hari Ini: Gelombang 2,5 Meter, Nelayan Diminta Waspada

Perairan Aceh hari ini mengalami gelombang tinggi mencapai 2,5 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau nelayan dan warga pesisir untuk tetap waspada dan menghindari aktivitas di laut selama kondisi ini berlangsung.

Peringatan dini Aceh Indonesia ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan laut dan kerugian material bagi masyarakat.

Gelombang 2,5 Meter Landai Perairan Aceh, Nelayan Diminta Waspada

BMKG Aceh memperingatkan adanya gelombang tinggi mencapai 2,5 meter yang melanda sejumlah wilayah perairan Provinsi Aceh hari ini, Senin (12/1/2026). Peringatan ini ditujukan kepada seluruh nelayan, operator kapal, dan warga pesisir agar berhati-hati dan menghindari aktivitas di laut saat kondisi berbahaya berlangsung.

Prakirawan BMKG Aceh, Nabila, menyampaikan bahwa gelombang tinggi diprediksi terjadi di lintasan Sabang-Banda Aceh, perairan Aceh Besar Meulaboh, perairan Aceh Barat Daya Simeulu, perairan selatan Simeulu, serta perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Kondisi ini termasuk kategori gelombang sedang, yang cukup berisiko bagi kapal kecil dan nelayan tradisional.

Kondisi Cuaca Dan Angin Di Perairan Aceh

Selain gelombang tinggi, BMKG memprediksi kecepatan angin di perairan Aceh mencapai 20 km/jam dari arah tenggara. Suhu udara berada di kisaran 18–31°C dengan kelembaban relatif antara 60–100 persen.

Prakirawan Nabila mengimbau nelayan dan penyedia jasa penyebrangan untuk tidak memaksakan berlayar jika gelombang dan angin memburuk. Kapal pelayaran dan perahu kecil disarankan menunda keberangkatan hingga kondisi laut lebih aman.

Langkah ini diambil sebagai antisipasi agar risiko kecelakaan laut dapat diminimalkan.

Baca Juga: Pemerintah Percepat Pembangunan Hunian Sementara untuk Korban Bencana Sumatera

Hujan Dan Cuaca Ekstrem Di Beberapa Wilayah Aceh

Hujan Dan Cuaca Ekstrem Di Beberapa Wilayah Aceh 700

Selain gelombang tinggi, beberapa wilayah Aceh diprediksi diguyur hujan disertai angin kencang, kilat, dan petir. Wilayah yang berpotensi hujan deras antara lain Aceh Tenggara dan Aceh Selatan.

Sementara Aceh Tengah dan Aceh Barat Daya berpeluang mengalami hujan ringan pada siang hingga sore hari. BMKG menekankan bahwa musim transisi identik dengan perubahan cuaca yang fluktuatif dan bisa terjadi secara tiba-tiba.

Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk selalu memantau informasi cuaca terkini melalui situs resmi BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya.

Imbauan Waspada Untuk Nelayan Dan Masyarakat Pesisir

Nabila menegaskan pentingnya kewaspadaan masyarakat, khususnya nelayan dan penyedia jasa transportasi laut. Mereka diminta selalu memperhatikan kondisi laut dan cuaca sebelum berangkat.

Apabila terjadi hujan deras, kilat, petir, angin kencang, atau gelombang tinggi, aktivitas di laut sebaiknya dihentikan sementara hingga kondisi aman. Peringatan ini juga berlaku bagi masyarakat yang tinggal di pesisir, agar tetap waspada terhadap potensi banjir rob atau gelombang yang masuk ke daratan.

BMKG berharap dengan kewaspadaan dini, risiko kerugian materi maupun korban jiwa dapat diminimalkan. Dengan kondisi cuaca yang fluktuatif saat musim transisi, informasi cuaca terkini menjadi kunci keselamatan warga pesisir dan nelayan Aceh.

Waspada, patuhi peringatan, dan utamakan keselamatan di atas segalanya. Jangan lewatkan update berita seputaran Aceh Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:

  • Gambar Utama dari rri.co.id
  • Gambar Kedua dari rri.co.id

Similar Posts

  • |

    Pidie Jaya Darurat! Sungai Tertimbun Lumpur Setinggi Rumah, Warga Terancam Banjir Susulan!

    Bagikan

    Lumpur setinggi rumah menumpuk di Sungai Krueng Meureudue, mengancam warga Pidie Jaya dengan banjir susulan.

    Pidie Jaya Darurat! Sungai Tertimbun Lumpur Setinggi Rumah, Warga Terancam Banjir Susulan!​

    Hampir dua bulan pascabanjir bandang November 2025, Pidie Jaya masih dilanda duka dan ancaman. Sungai utama, terutama Krueng Meureudue, tertimbun lumpur tebal, menghambat aktivitas warga, mengganggu distribusi logistik, dan menimbulkan kekhawatiran banjir susulan yang lebih parah jika hujan deras kembali turun.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya tentang Aceh di bawah ini hanya ada di Aceh Indonesia.

    Bencana Menghampiri, Lumpur Menggunung

    Banjir bandang November 2025 meninggalkan kehancuran serius di Pidie Jaya. Dasar Sungai Krueng Meureudue tertimbun lumpur setinggi 3–4 meter, setara tinggi rumah penduduk, menghambat aliran air secara drastis dan menciptakan pemandangan mengkhawatirkan.

    Kondisi diperparah curah hujan tinggi di wilayah tersebut. Setiap hujan deras, sungai sering meluap dan menggenangi kembali jalan yang sebelumnya dibersihkan. Akibatnya, beberapa kecamatan seperti Meurah Dua kembali terendam, menyulitkan mobilitas warga dan menghambat pemulihan pascabanjir.

    Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan penanganan awal, termasuk membersihkan kayu terbawa banjir di DAS Krueng Meureudue. Tantangan utama masih pada pembersihan lumpur masif, yang membutuhkan peralatan dan penanganan khusus. Skala bencana ini membutuhkan intervensi pihak yang lebih berwenang.

    Kendala Berat Dalam Pembersihan

    Proses pembersihan lumpur di Krueng Meureudue menghadapi kendala besar, terutama terkait alat berat yang dibutuhkan. Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, menjelaskan bahwa alat berat yang ada tidak mampu membersihkan lumpur karena kerap tenggelam dalam gumpalan lumpur yang tebal. Kondisi ini membuat upaya pembersihan menjadi sangat sulit dan memakan waktu.

    Selain masalah teknis, wewenang penanganan lumpur di sungai juga menghambat proses pembersihan. Lumpur di Krueng Meureudue menjadi tanggung jawab Balai Wilayah Sungai (BWS), bukan sepenuhnya pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemkab Pidie Jaya telah melaporkan kondisi ini kepada BWS agar segera ditangani secara komprehensif.

    Keterbatasan alat dan kewenangan yang terbagi menyebabkan penanganan lumpur berjalan lambat. Meskipun tim di lapangan bekerja keras, volume lumpur yang sangat besar dan kendala alam, seperti hujan terus-menerus, membuat proses pemulihan terhambat. Koordinasi dan bantuan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

    Baca Juga: Bandara Jakarta Digegerkan Penyelundupan 1,9 Kg Sabu Dari Aceh

    Ancaman Banjir Susulan Menghantui

    Ancaman Banjir Susulan Menghantui​

    Dengan kondisi dasar sungai yang masih tertimbun lumpur tebal, ancaman banjir susulan menjadi sangat nyata bagi masyarakat Pidie Jaya. Ketika curah hujan kembali meningkat, kapasitas sungai untuk menampung volume air menjadi sangat terbatas. Akibatnya, air akan dengan mudah meluap dan menggenangi permukiman warga, bahkan ke rumah-rumah.

    Meskipun beberapa ruas jalan di Kecamatan Meurah Dua sempat dibersihkan, tingginya curah hujan menyebabkan jalan-jalan tersebut kembali tergenang. Contohnya di Meunasah Bie, jalanan yang tadinya sudah bersih kini kembali terendam air. Hal ini menunjukkan betapa rentannya wilayah tersebut terhadap luapan air sungai yang disebabkan oleh penumpukan lumpur.

    Sibral Malasyi juga menyoroti pentingnya membersihkan gundukan tanah di pinggir jalan yang seharusnya berfungsi menahan luapan Krueng Meureudue. Jika gundukan ini tidak segera ditangani, risiko luapan air saat hujan deras akan semakin besar, membahayakan keselamatan dan harta benda warga yang tinggal di sekitar aliran sungai.

    Harapan Penanganan Tuntas

    Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terus mendesak BWS untuk segera bertindak dan melakukan penanganan menyeluruh terhadap Krueng Meureudue. Penanganan yang sempurna sangat krusial untuk memastikan air tidak lagi meluap dan merendam rumah-rumah warga. Ini bukan hanya tentang pembersihan, tetapi juga tentang pencegahan bencana di masa depan.

    Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, BWS, dan mungkin juga lembaga terkait lainnya, menjadi kunci keberhasilan penanganan ini. Sumber daya, baik alat berat maupun tenaga ahli, harus dikerahkan secara maksimal untuk membersihkan lumpur dan mengembalikan fungsi normal sungai. Solidaritas dan dukungan dari berbagai pihak akan sangat membantu percepatan pemulihan.

    Masyarakat Pidie Jaya berharap agar masalah penumpukan lumpur ini segera teratasi sehingga mereka bisa kembali hidup tenang tanpa dihantui ancaman banjir. Pemulihan ini bukan hanya sekadar membersihkan sungai, tetapi juga mengembalikan harapan dan kehidupan normal bagi seluruh warga Pidie Jaya yang terdampak bencana.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Aceh Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari aceh.tribunnews.com
    • Gambar Kedua dari liputan6.com

  • Gubernur Mualem Umumkan Aceh Beralih Dari Darurat Ke Pemulihan

    Bagikan

    Gubernur Mualem umumkan Aceh beralih dari status darurat bencana ke tahap pemulihan, Fokus kini pada rekonstruksi dan pemulihan warga.

    Gubernur Mualem Umumkan Aceh Beralih Dari Darurat Ke Pemulihan 700

    Setelah menghadapi beberapa bencana, Aceh Indonesia kini memasuki tahap pemulihan. Gubernur Mualem resmi mengubah status darurat bencana menjadi pemulihan, menandai fokus pemerintah untuk memperbaiki kondisi warga dan infrastruktur terdampak.

    Langkah ini diharapkan mempercepat proses rehabilitasi, distribusi bantuan, dan pemulihan kehidupan masyarakat di daerah yang terdampak. Keputusan tersebut juga menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola dampak bencana secara lebih sistematis dan terencana.

    Aceh Resmi Masuki Tahap Pemulihan Bencana

    Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, resmi menetapkan peralihan status penanganan bencana dari darurat ke pemulihan. Peralihan ini berlaku selama tiga bulan, dimulai 29 Januari hingga 29 April 2026.

    Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kaji cepat dari Tim BPBA dan Surat Mendagri Nomor 300.1.7/e.153/BAK tentang status transisi darurat ke pemulihan bencana. Penetapan tersebut diumumkan dalam rapat koordinasi Forkopimda Aceh yang dihadiri secara virtual oleh Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA.

    Mualem menegaskan bahwa keputusan ini menandai fase baru dalam penanganan bencana hidrometeorologi, fokus pada pemulihan dan rehabilitasi wilayah terdampak, sekaligus memastikan keberlanjutan bantuan bagi masyarakat.

    Prioritas Penanganan Selama Masa Transisi

    Masa transisi pemulihan menekankan koordinasi lintas sektor untuk menjamin kelancaran pertolongan. Fokus utama adalah pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak serta perlindungan bagi kelompok rentan dan pengungsi.

    Selain itu, pemerintah Aceh juga memastikan ketersediaan logistik berjalan lancar. Jalan Tol Sibanceh, khususnya seksi 1 ruas Padang Tiji–Seulimum, tetap difungsikan agar mobilitas alat berat dan armada pemulihan tidak terganggu.

    Langkah ini diiringi kebijakan bebas barcode pengisian bahan bakar bersubsidi di SPBU. Tujuannya agar persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan optimal, tanpa hambatan distribusi bahan bakar dan logistik.

    Baca Juga: Penangkapan Terbesar! Polisi Gagalkan Peredaran 100 Kg Sabu di Aceh Timur

    Pemanfaatan Sumber Daya Dan Pendanaan

    Pemanfaatan Sumber Daya Dan Pendanaan 700

    Mualem menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya secara efektif selama masa transisi. Semua Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan diminta bekerja sama memastikan setiap program pemulihan berjalan sesuai target.

    Pendanaan kegiatan pemulihan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Hal ini dimaksudkan untuk mendukung kesiapan rehabilitasi, rekonstruksi, dan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak.

    Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat dan BNPB menjadi prioritas agar alokasi dana tepat sasaran. Semua langkah ini bertujuan meminimalkan keterlambatan dalam proses pemulihan pascabencana.

    Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana

    Dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) dijadwalkan rampung pada awal Februari 2026. Dokumen ini kemudian akan diserahkan ke BNPB pada 3 Februari untuk persetujuan dan tindak lanjut.

    Mualem berharap penyelesaian R3P tepat waktu agar proses rehabilitasi di lapangan bisa berjalan cepat. Fokusnya tidak hanya pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga pada pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat terdampak.

    Dengan status baru ini, Aceh memasuki fase strategis yang menekankan pemulihan menyeluruh. Pemerintah daerah terus memantau pelaksanaan program agar masyarakat dapat kembali beraktivitas normal secepat mungkin.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Pertama dari news.detik.com
    • Gambar Kedua dari regional.kompas.com

  • Yayasan Tzu Chi Siapkan 2.500 Hunian Bagi Korban Banjir Aceh–Sumut

    Bagikan

    Bencana banjir besar yang melanda wilayah Aceh dan Sumatera Utara menyisakan dampak serius bagi ribuan warga.

    Yayasan Tzu Chi Siapkan 2.500 Hunian Bagi Korban Banjir Aceh–Sumut

    Langkah kemanusiaan ini menjadi bagian dari komitmen jangka panjang Tzu Chi dalam membantu masyarakat terdampak bencana alam.

    Yayasan tersebut menilai bahwa kebutuhan hunian layak merupakan prioritas utama setelah fase tanggap darurat berlalu, terutama bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan masih bertahan di pengungsian.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya tentang Aceh di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Aceh Indonesia.

    Banjir Aceh–Sumut Tinggalkan Krisis Hunian

    Banjir yang menerjang Aceh dan Sumatera Utara terjadi akibat curah hujan ekstrem yang mengguyur wilayah hulu sungai. Luapan air disertai material lumpur dan kayu menghantam permukiman warga, merusak ribuan rumah dengan tingkat kerusakan yang beragam.

    Banyak keluarga terpaksa mengungsi ke lokasi sementara dengan kondisi terbatas dan rentan terhadap masalah kesehatan.

    Krisis hunian menjadi tantangan besar dalam penanganan pascabencana. Tanpa rumah yang layak, korban banjir sulit kembali menjalani kehidupan normal.

    Anak-anak kesulitan bersekolah, orang dewasa kehilangan ruang untuk bekerja dan beraktivitas, sementara kelompok rentan menghadapi risiko sosial dan kesehatan yang lebih besar.

    Kolaborasi Pelaksanaan Dengan Pemerintah

    Dalam pelaksanaan program hunian ini, Yayasan Tzu Chi menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat.

    Koordinasi dilakukan sejak tahap pendataan korban hingga perencanaan pembangunan agar bantuan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

    Keterlibatan masyarakat lokal juga menjadi bagian penting dari proses pemulihan. Selain menciptakan rasa memiliki terhadap hunian yang dibangun, partisipasi warga diharapkan dapat mempercepat proses adaptasi dan pemulihan sosial.

    Program hunian ini tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun kembali kehidupan komunitas yang terdampak banjir.

    Baca Juga: Jembatan Darurat Krueng Tingkeum Rampung, Akses Banda Aceh-Medan Kembali Terhubung

    Komitmen Tzu Chi Bangun 2.500 Hunian Layak

    Komitmen Tzu Chi Bangun 2.500 Hunian Layak

    Yayasan Tzu Chi menyatakan komitmennya untuk membangun 2.500 hunian permanen bagi korban banjir di Aceh dan Sumatera Utara.

    Hunian tersebut dirancang sebagai rumah layak huni yang aman, sehat, dan mampu mendukung kehidupan keluarga dalam jangka panjang. Pembangunan tidak hanya berfokus pada struktur bangunan, tetapi juga memperhatikan kualitas lingkungan permukiman.

    Hunian yang disiapkan akan dibangun di lokasi yang dinilai aman dari risiko bencana berulang. Tzu Chi bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan kesesuaian lahan serta ketepatan sasaran penerima manfaat.

    Pendekatan ini diharapkan dapat menghindari masalah relokasi di kemudian hari dan memberikan rasa aman bagi para penyintas bencana.

    Harapan Pemulihan Korban Banjir Aceh–Sumut

    Bagi korban banjir Aceh dan Sumatera Utara, kehadiran hunian permanen menjadi simbol awal kebangkitan setelah bencana. Rumah bukan sekadar tempat berlindung, melainkan fondasi untuk membangun kembali masa depan.

    Dengan hunian yang layak, penyintas diharapkan dapat kembali beraktivitas, bekerja, dan menyekolahkan anak-anak mereka dengan lebih tenang.

    Yayasan Tzu Chi berharap program ini dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat terdampak. Selain hunian, yayasan juga dikenal aktif dalam bantuan kesehatan, pendidikan, dan pendampingan sosial bagi korban bencana. Pendekatan holistik ini dinilai penting agar pemulihan tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.

    Upaya Yayasan Tzu Chi menyiapkan 2.500 hunian bagi korban banjir Aceh–Sumut menunjukkan peran penting lembaga kemanusiaan dalam mendukung pemulihan pascabencana.

    Di tengah tantangan besar yang dihadapi para penyintas, kehadiran bantuan nyata menjadi harapan baru untuk memulai kembali kehidupan yang lebih aman dan bermartabat.

    Tetap pantau dan nikmati informasi menarik setiap hari, selalu terupdate dan terpercaya, hanya di .

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari waspadaaceh.com
    • Gambar Kedua dari okezone.com

  • Aksi Nyata USK di Pidie Jaya, Masjid Bersih, Harapan Warga Kembali Bangkit

    Bagikan

    Universitas Syiah Kuala menggelar Bakti Sosial di Pidie Jaya, membersihkan masjid sekaligus mengembalikan semangat dan harapan warga.

    Aksi Nyata USK di Pidie Jaya, Masjid Bersih, Harapan Warga Kembali Bangkit​

    Bencana banjir sering meninggalkan duka dan kerusakan. Namun semangat gotong royong tak pernah padam. Universitas Syiah Kuala (USK) membuktikan melalui Bakti Sosial Meuseuraya 2026 di Pidie Jaya. Aksi ini bukan sekadar membersihkan masjid, tetapi juga menumbuhkan harapan dan memperkuat kebersamaan masyarakat terdampak.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya tentang Aceh di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Aceh Indonesia.

    USK Hadir Untuk Pidie Jaya, Bentuk Kepedulian Nyata

    Universitas Syiah Kuala (USK) kembali menunjukkan komitmennya terhadap pengabdian masyarakat melalui Baksos Meuseuraya USK Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Pidie Jaya pada Kamis, 1 Januari 2026, sebagai respons cepat terhadap kondisi pascabanjir yang melanda wilayah tersebut. USK secara konsisten hadir membantu masyarakat yang membutuhkan.

    Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Rektor USK, Prof. Dr. Marwan, dan melibatkan berbagai elemen kampus. Satuan tugas, pimpinan universitas, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dharma wanita, hingga relawan USK turut serta bahu-membahu. Keterlibatan menyeluruh ini menunjukkan sinergi kuat dalam misi kemanusiaan.

    Kehadiran USK di Pidie Jaya merupakan manifestasi nyata dari kepedulian dan empati kampus terhadap masyarakat terdampak musibah banjir. Ini adalah bagian dari pengabdian USK, sekaligus wujud keprihatinan atas kondisi wilayah yang masih dalam masa tanggap darurat hingga 8 Januari 2026.

    Fokus Utama Baksos, Pemulihan Dan Dukungan Logistik

    Baksos Meuseuraya 2026 memiliki fokus yang jelas dan terarah untuk membantu pemulihan pascabanjir di Pidie Jaya. Kegiatan utama meliputi pembersihan masjid yang terdampak, penyediaan fasilitas air bersih, serta penyaluran bantuan logistik. Hal ini penting untuk memastikan fasilitas umum dan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

    Tiga lokasi masjid menjadi sasaran utama aksi mulia ini: Masjid Al Munawwarah Gampong Meunasah Bie (Kecamatan Meurah Dua), Masjid Baitul Makhfirah Gampong Blang Awe (Kecamatan Meureudu), dan Masjid Agung Tgk Chiek Pante Geulima Gampong Meunasah Lhok (Kecamatan Meureudu). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan dampak banjir.

    Rektor USK, Prof. Dr. Marwan, menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan, mulai dari pembersihan masjid hingga penyaluran logistik, merupakan ikhtiar kecil dari kampus. Harapannya, kegiatan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat terdampak. Ini adalah langkah konkret dalam membantu proses pemulihan.

    Baca Juga: DPR Dorong Percepatan Lahan Huntap Korban Bencana Aceh

    Apresiasi Pemerintah Daerah Dan Jalinan Kerja Sama Erat

    Apresiasi Pemerintah Daerah Dan Jalinan Kerja Sama Erat​

    Pemerintah daerah Pidie Jaya menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran USK di wilayah mereka. Camat Meurah Dua, Iskandar Usman, mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan. Ia menyoroti bahwa seluruh 19 desa di Kecamatan Meurah Dua terdampak banjir, bahkan beberapa sempat terisolasi selama hampir dua pekan.

    Iskandar Usman menyebut kehadiran USK sebagai sebuah kehormatan, terutama karena gotong royong yang membersihkan masjid dan membuatnya layak digunakan kembali. Kondisi masjid yang bersih sangat berarti bagi masyarakat untuk kembali beribadah dan beraktivitas sosial. Ini menunjukkan dampak positif yang langsung dirasakan.

    Hubungan USK dengan Pidie Jaya ternyata sudah terjalin erat sejak gempa bumi tahun 2016. Saat itu, USK juga terlibat aktif dalam mendukung pengaktifan layanan rumah sakit pada masa tanggap darurat. Jalinan kerja sama yang kuat ini menunjukkan komitmen jangka panjang USK.

    Harapan Masa Depan Untuk Pidie Jaya

    Prof. Marwan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan masyarakat Pidie Jaya atas sambutan hangat yang diberikan kepada rombongan USK. Beliau berharap bahwa sinergi ini akan terus berlanjut, bukan hanya dalam penanganan bencana, tetapi juga dalam aspek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

    Camat Meurah Dua juga mengungkapkan harapan agar USK terus menjadi mitra strategis. Ia berharap USK dapat menjadi penyambung aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat terkait kebutuhan-kebutuhan mendesak yang masih ada. Kemitraan seperti ini sangat krusial untuk kemajuan daerah.

    Aksi Baksos Meuseuraya USK di Pidie Jaya adalah contoh nyata bagaimana perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam pembangunan dan penanganan bencana. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian yang tulus, diharapkan Pidie Jaya dapat segera bangkit dan pulih sepenuhnya.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Aceh Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari aceh.tribunnews.com
    • Gambar Kedua dari rri.co.id

  • Miris! Jembatan Rusak di Aceh, Siswa Terpaksa Naik Rakit ke Sekolah

    Bagikan

    Mualem mengungkap masih banyak jembatan rusak di Aceh hingga membuat siswa harus naik rakit ke sekolah, ini menyoroti ketimpangan akses.

    Jembatan Rusak di Aceh, Siswa Terpaksa Naik Rakit ke Sekolah

    Kondisi infrastruktur di sejumlah wilayah Aceh kembali menjadi sorotan. Mualem mengungkapkan masih banyak jembatan rusak yang belum tertangani secara maksimal, sehingga berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Salah satu kondisi paling memprihatinkan adalah siswa sekolah yang terpaksa menyeberang sungai menggunakan rakit demi bisa menuntut ilmu.

    Situasi ini mencerminkan tantangan besar pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Ketimpangan akses pendidikan akibat rusaknya jembatan menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan solusi segera dari pemerintah.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya tentang Aceh di bawah ini hanya ada di Aceh Indonesia.

    Jembatan Rusak Jadi Sorotan Publik

    Mualem menyoroti kondisi jembatan di Aceh yang hingga kini masih banyak mengalami kerusakan. Jembatan yang seharusnya menjadi penghubung vital antarwilayah justru menjadi hambatan bagi mobilitas warga.

    Kerusakan jembatan tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tetapi juga berdampak pada layanan publik. Akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, dan pusat aktivitas masyarakat menjadi terhambat.

    Kondisi ini memicu keprihatinan berbagai pihak. Infrastruktur dasar dinilai belum sepenuhnya mampu menunjang kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman Aceh.

    Siswa Terpaksa Naik Rakit ke Sekolah

    Akibat jembatan rusak, sejumlah siswa terpaksa menyeberangi sungai menggunakan rakit sederhana. Setiap hari mereka harus menghadapi risiko demi bisa sampai ke sekolah.

    Perjalanan tersebut tidak hanya melelahkan, tetapi juga membahayakan keselamatan. Arus sungai yang deras, terutama saat musim hujan, meningkatkan potensi kecelakaan.

    Meski demikian, semangat para siswa untuk tetap bersekolah patut diapresiasi. Kondisi ini menjadi potret nyata perjuangan anak-anak di daerah terpencil untuk mendapatkan pendidikan.

    Baca Juga: Jalan Lintas Bireuen–Aceh Tengah Tertimbun Longsor, Kendaraan Masih Kesulitan Melintas

    Dampak Infrastruktur Buruk pada Pendidikan

    Dampak Infrastruktur Buruk pada Pendidikan

    Rusaknya jembatan berdampak langsung pada kelangsungan pendidikan di Aceh. Keterbatasan akses membuat kehadiran siswa dan guru sering terganggu.

    Beberapa siswa bahkan terpaksa absen ketika kondisi sungai tidak memungkinkan untuk diseberangi. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas proses belajar mengajar.

    Ketimpangan infrastruktur dinilai memperlebar kesenjangan pendidikan. Anak-anak di wilayah terpencil harus menghadapi tantangan lebih berat dibandingkan daerah perkotaan.

    Harapan Perbaikan dari Pemerintah

    Mualem berharap pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki jembatan yang rusak. Infrastruktur dinilai sebagai kunci utama pemerataan pembangunan.

    Perbaikan jembatan tidak hanya mempermudah akses pendidikan, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Pembangunan yang tepat sasaran diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga.

    Masyarakat juga berharap proses perbaikan dilakukan secara berkelanjutan, bukan sekadar solusi sementara. Infrastruktur yang kuat dan aman sangat dibutuhkan untuk jangka panjang.

    Suara Warga dan Tantangan Pembangunan

    Warga sekitar mengungkapkan harapan besar agar jembatan segera diperbaiki. Mereka merasa kondisi ini sudah berlangsung terlalu lama tanpa solusi permanen.

    Tantangan geografis dan keterbatasan anggaran sering menjadi alasan lambatnya pembangunan. Namun, keselamatan dan masa depan generasi muda dinilai harus menjadi prioritas.

    Kasus siswa naik rakit ke sekolah menjadi pengingat pentingnya pemerataan pembangunan. Infrastruktur yang layak adalah hak dasar masyarakat dan fondasi bagi kemajuan daerah.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Aceh Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    1. Gambar Pertama dari detikNews
    2. Gambar Kedua dari TribunGayo
  • |

    Resmi Ditetapkan! UMP Aceh 2026 Melonjak Drastis, Pekerja Bisa Senyum Lebar?

    Bagikan

    UMP Aceh 2026 resmi naik drastis, memberikan senyum lebar bagi pekerja, menghadirkan harapan kesejahteraan baru.

    Resmi Ditetapkan! UMP Aceh 2026 Melonjak Drastis, Pekerja Bisa Senyum Lebar? ​

    Kabar gembira bagi pekerja di Aceh! Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) mengumumkan kenaikan UMP 2026 sebesar 6,7 persen, memberikan harapan baru bagi kesejahteraan buruh di seluruh Aceh. Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya tentang Aceh di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Aceh Indonesia.

    UMP Aceh 2026 Resmi Ditetapkan

    Pemerintah Provinsi Aceh melalui Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) menetapkan UMP Aceh 2026. Kenaikan 6,7 persen menaikkan UMP menjadi Rp 3.932.552. Keputusan ini tertuang dalam Kepgub Aceh Nomor 500.15.14.1/1488/2025, menegaskan komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan pekerja.

    Gubernur juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) naik 6,7 persen, diatur dalam Kepgub Nomor 500.15.14.1/1489/2025, mencerminkan perhatian terhadap sektor spesifik. Kenaikan upah disesuaikan dengan karakteristik industri tertentu.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja Aceh, Akmil Husen, menjelaskan kenaikan UMP dan UMSP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Penetapan upah minimum di Aceh berdasar landasan hukum kuat dan pertimbangan matang.

    Pertimbangan di Balik Kenaikan UMP

    Proses penetapan UMP Aceh 2026 melibatkan serangkaian pertimbangan yang komprehensif. Selain patuh pada peraturan pemerintah, Gubernur juga mendengarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Aceh. Dewan ini telah melaksanakan sidang pleno perhitungan kenaikan Upah Minimum 2026 pada akhir Desember 2025, mengumpulkan data dan masukan dari berbagai pihak.

    Dalam sidang tersebut, terdapat dua opsi nilai kenaikan UMP 2026 yang diusulkan, dipengaruhi oleh nilai alpha. Perwakilan pemerintah dan organisasi pengusaha menyepakati nilai alpha 0,5, sementara serikat pekerja bertahan dengan nilai alpha 0,8. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya diskusi yang dinamis dan upaya mencari titik temu terbaik.

    Pada akhirnya, keputusan final kenaikan 6,7 persen diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi terkini Aceh. Bencana hidrometeorologi yang melanda 18 dari 23 kabupaten/kota menjadi salah satu pertimbangan penting. Keputusan ini mencerminkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Aceh secara keseluruhan.

    Baca Juga: Pencarian Dramatis Di Aceh Timur, Petani Hilang Diterkam Buaya

    Detail UMSP Untuk Sektor Khusus

    Detail UMSP Untuk Sektor Khusus ​

    Selain UMP umum, UMSP Aceh 2026 juga telah dirinci untuk lima klasifikasi jenis pekerjaan utama. Klasifikasi ini didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 digit, memastikan upah minimum yang lebih spesifik dan adil sesuai dengan karakteristik sektor. Sektor-sektor yang dicakup antara lain Perkebunan Buah Kelapa Sawit dan Industri Minyak Kelapa Sawit.

    Untuk sektor Perkebunan Buah Kelapa Sawit dan Industri Minyak Kelapa Sawit, nilai UMSP Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.987.940. Angka ini sedikit lebih tinggi dari UMP umum, menunjukkan pengakuan terhadap kekhasan dan kondisi kerja di industri kelapa sawit yang merupakan salah satu tulang punggung ekonomi Aceh.

    Tiga sektor lainnya yang masuk dalam kategori UMSP adalah Pertambangan Batu Bara, Pertambangan Emas dan Perak, serta Pertambangan Gas Alam. Untuk ketiga sektor ini, nilai UMSP Tahun 2026 lebih tinggi lagi, mencapai Rp 4.061.791. Perbedaan ini mencerminkan karakteristik pekerjaan, risiko, dan kontribusi sektor-sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah.

    Ketentuan Waktu Kerja Dalam UMP/UMSP

    UMP dan UMSP Aceh 2026 ditetapkan sebagai upah bulanan terendah. Ketentuan ini berlaku untuk waktu kerja standar, yaitu 7 jam per hari atau 40 jam per minggu bagi sistem kerja 6 hari per minggu. Ini menjamin bahwa pekerja dengan jam kerja standar menerima upah minimal yang layak sesuai ketentuan pemerintah.

    Bagi sistem kerja 5 hari per minggu, ketentuan waktu kerja adalah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Penyesuaian ini memastikan bahwa baik pekerja dengan 5 hari kerja maupun 6 hari kerja tetap dilindungi oleh upah minimum yang sama, sesuai dengan total jam kerja yang disepakati secara nasional.

    Ketentuan waktu kerja ini menjadi panduan penting bagi perusahaan dan pekerja untuk memastikan hak dan kewajiban terpenuhi. Dengan adanya kejelasan ini, diharapkan tidak ada lagi praktik pengupahan di bawah standar minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ini adalah langkah maju untuk keadilan upah di Aceh.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Aceh Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari aceh.tribunnews.com
    • Gambar Kedua dari acehindonesia.id